TUTELAEUCARESTIA — Pembaca sangat tertarik dengan sejumlah masalah politik dan hukum pada hari Selasa, 18 Maret 2025. Pembaca menarik perhatian berita dari istana yang menyatakan bahwa mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah hoax.
Berita politik dan hukum lainnya yang menarik perhatian pembaca termasuk Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah kabar dirinya meninggalkan Kabinet Merah Putih, pimpinan KPK yang mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus untuk koruptor, kasus polisi ditembak saat menggerebekan arena judi sabung ayam di Lampung, dan terus-menerus diskusi tentang revisi UU TNI atau RUU TNI.
Isu Politik dan Hukum Terkini Beritasatu.com
1. Istana: Informasi Sri Mulyani Mundur sebagai Menteri Keuangan Hoaks!
Isu bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan di Kabinet Merah Putih dibantah oleh Hariqo Wibawa Satria, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang. Menurut Hariqo, Sri Mulyani tetap menjadi menteri keuangan Kabinet Merah Putih.
Hariqo menyarankan orang untuk bertindak bijak saat berinteraksi di media sosial agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas atau tidak terverifikasi.
2. Bantah Mundur, Airlangga Hartarto Pastikan Tetap Fokus Bekerja
Berita bahwa dia berencana untuk meninggalkan Kabinet Merah Putih telah dibantah oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menyatakan bahwa ia tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak berencana untuk pergi.
Sebelumnya, spekulasi bahwa Airlangga dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri adalah salah satu faktor yang menyebabkan indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh hingga 6% ke level psikologis 6.000 pada Selasa (18/3/2025).
3. Pimpinan KPK Dukung Usulan Prabowo Isolasi Koruptor di Pulau Terpencil
Berita politik dan hukum lainnya yang menarik perhatian pembaca adalah Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto tentang penjara khusus untuk koruptor di pulau terpencil.
Anak berpendapat bahwa negara tidak perlu memberikan makanan kepada para koruptor yang dipenjara. Dia mengatakan bahwa sebagai cara untuk memberikan efek jera, mereka mungkin diarahkan untuk memproduksi makanan mereka sendiri.
Tanak juga mengusulkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang korup untuk efek jera. Sebelum ini, Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri korupsi dengan memenjarakan para koruptor di pulau terpencil saat berkunjung ke Kemendikdasmen pada hari Kamis, 13 Maret 2025.
4. Polisi Ditembak di Lampung, Tim Gabungan Temukan 12 Selongsong Peluru
Pada hari Senin, 18 Maret 2025, tim gabungan Polda Lampung dan Pomdam Sriwijaya menemukan dua belas selongsong peluru dalam penyelidikan kasus penembakan polisi yang tewas di arena judi sabung ayam di Lampung.
Hasil olah tempat kejadian (TKP) yang terjadi di Kawasan Register 44, Desa Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, menghasilkan barang bukti ini.
Pada hari Selasa, 18 Maret 2025, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah secara langsung mengawasi proses olah TKP.
5. Update RUU TNI: Prajurit Tak Bisa Menjabat di KKP dan Tangani Narkoba
DPR menolak usulan penempatan TNI aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kewenangan TNI untuk membantu menangani masalah narkotika telah dihapus.
Setelah diskusi mendalam di Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah pada Senin (17/3/2025) malam, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, mengungkapkan perubahan terbaru dari Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 47 RUU TNI mengalami perubahan, yang berkaitan dengan penghapusan personel TNI yang aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kewenangan TNI untuk membantu menangani masalah narkotika.Ini adalah masalah politik dan hukum terbaru, termasuk kemunduran Sri Mulyani.
SUMBER BERITASATU.COM : Isu Politik-Hukum Terkini: Hoaks Sri Mulyani Mundur hingga RUU TNI